Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Desember, 2025

BPIW Gelar Forum Penyampaian Hasil Akhir dan Serah Terima Deliverables

Menjelang berakhirnya masa pelaksanaan National Urban Development Project (NUDP) pada 31 Desember 2025 , Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menyelenggarakan kegiatan Penyampaian Hasil Akhir Pelaksanaan NUDP. Acara yang berlangsung secara hybrid ini dipusatkan di Hotel Mercure Jakarta Simatupang selama dua hari, yakni Selasa hingga Rabu, 30-31 Desember 2025. Kegiatan ini merupakan forum resmi untuk memaparkan capaian komprehensif, pembelajaran (lesson learned), serta rekomendasi strategis dari seluruh paket kegiatan yang telah dilaksanakan lintas kementerian/lembaga. Sebagaimana diketahui, NUDP melibatkan sinergi antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pekerjaan Umum dengan dukungan dari Bank Dunia. Pada hari pertama, agenda difokuskan pada paparan hasil dari berbagai paket pekerjaan teknis. Beberapa poin utama yang disampaikan meliputi: PMU 2 (Kementerian Dalam Negeri) Meliputi paket City Positioning Stu...

Bappenas Perkuat Pembiayaan Alternatif Kota Berkelanjutan Melalui Diseminasi Buku Saku dan Petunjuk Teknis

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menyelenggarakan Workshop Diseminasi Buku Saku dan Petunjuk Teknis sebagai Instrumen Pembiayaan Alternatif Kota Berkelanjutan pada Senin, 22 Desember 2025. Kegiatan yang berlangsung secara hybrid di Hotel Gran Melia, Jakarta, ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong integrasi isu keanekaragaman hayati dan perubahan iklim ke dalam skema pembiayaan inovatif. Acara ini merupakan salah satu keluaran dari program Sustainable Cities Impact Program (SCIP) yang didukung oleh dana hibah Global Environment Facility (GEF) dan Bank Dunia. Fokus utama program ini adalah pengembangan model investasi pada tingkat kota, khususnya di lima kota percontohan: Jakarta, Semarang, Palembang, Balikpapan, dan Bitung. Dalam workshop ini, Bappenas memperkenalkan Buku Saku yang dirancang sebagai acuan strategis bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan skema pembiayaan inovatif ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Terdap...

Asistensi Deliverable dan Keuangan Paket NUDP di PMU 2 Ditjen Bina Bangda

Menjelang berakhirnya masa pelaksanaan kegiatan National Urban Development Project (NUDP) pada 31 Desember 2025, Tim Oversight Service Provider (OSP) turut hadir dalam rapat penting yang digelar oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW). Rapat ini diselenggarakan pada Selasa, 9 Desember 2025, bertempat di Hotel GranDhika Iskandarsyah, Jakarta Selatan. Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan peninjauan akhir terhadap deliverable (hasil kerja) paket-paket pekerjaan di bawah koordinasi Project Management Unit (PMU) 2, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Agenda ini menjadi krusial untuk memastikan seluruh hasil pekerjaan tuntas tepat waktu. Sebagai bagian dari kerangka kerja NUDP, Tim Konsultan OSP (Non-Consulting Services for Oversight Service Providers for TMC Personnel in MoHA) hadir bersama konsultan lainnya seperti Tim PMS, CIP, CDP, CPS, dan SysDev. Kehadiran Tim OSP dalam forum ini untuk memastikan fung...

Kawal Penutupan Program, Tim OSP Hadiri Pembahasan Penyusunan Project Completion Report (PCR) NUDP

Menyongsong berakhirnya masa kegiatan National Urban Development Project (NUDP) pada 31 Desember 2025, Tim Oversight Service Provider (OSP) berpartisipasi aktif dalam "Rapat Pembahasan Penyusunan Project Completion Report (PCR)" yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, mulai Jumat, 5 Desember 2025 hingga Sabtu, 6 Desember 2025, bertempat di Azana Suite Hotel Antasari, Jakarta Selatan. Rapat dibuka oleh Bapak Mangapul Hasibuan dari BPIW. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya penyusunan Key Performance Indicators (KPI) yang jelas dalam dokumen PCR serta perlunya sinkronisasi data antar komponen. Beliau juga menggarisbawahi urgensi perumusan upaya percepatan penyelesaian pekerjaan. PCR merupakan dokumen penilaian mandiri oleh pemerintah terhadap jalannya proyek, mencakup aspek kelembagaan hingga pengadaan (procurement). Dokumen ini nantinya akan menjadi dasar bagi Bank...