Tim Oversight Service Provider (OSP) menghadiri workshop bertajuk Pelatihan Akhir dan Keberlanjutan Sistem Capital Investment Planning (CIP) yang diselenggarakan pada 27 hingga 29 November 2025 di Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran. Kehadiran Tim OSP dalam kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kualitas pengawasan dan akuntabilitas program menjelang berakhirnya masa pelaksanaan National Urban Development Project (NUDP) pada Desember 2025. Fokus utama dari pertemuan ini adalah untuk menjamin bahwa sistem yang telah dikembangkan dapat dioperasikan secara mandiri oleh pemerintah daerah guna mewujudkan pembangunan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Dalam rapat ini, hadir Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bina Bangda serta Ketua Central Project Management Unit (CPMU) NUDP dari Kementerian Pekerjaan Umum. Pertemuan ini juga diikuti oleh berbagai paket konsultan NUDP lainnya seperti tim PMS, CIP, CDP, CPS, dan SysDev. Rapat ini turut dihadiri oleh Pokja dari 23 kota/kabupaten pilot NUDP yang hadir untuk melakukan validasi akhir terhadap kesiapan implementasi sistem di wilayah masing-masing.
Selama tiga hari pelaksanaan, para peserta melakukan evaluasi mendalam terhadap operasionalisasi sistem aplikasi CIP versi terbaru, termasuk pengembangan versi 2.0 dan 1.2. Agenda workshop mencakup pengujian hasil penerapan sistem melalui sesi desk di berbagai kota pilot yang tersebar dari wilayah barat hingga timur Indonesia, seperti Semarang, Surabaya, Mempawah, hingga Jayapura dan Sorong. Proses uji coba ini sangat penting untuk memetakan kesiapan teknis di lapangan, sekaligus memastikan bahwa fitur-fitur dalam aplikasi telah sesuai dengan kebutuhan riil manajemen pembangunan di masing-masing pemerintah daerah.
Sesi berbagi pengalaman atau lesson learned dari perwakilan kota pilot tahap 1, 2, dan 3 menjadi salah satu poin utama untuk mengekstraksi praktik terbaik dalam perencanaan investasi. Evaluasi akhir dalam pertemuan ini menjadi dasar bagi penyusunan rekomendasi teknis dan manajerial bagi pemerintah daerah dalam mengelola investasi pembangunan secara mandiri. Dengan adanya komitmen dari seluruh tim konsultan, Pokja daerah, dan instansi pembina, diharapkan keberlanjutan sistem CIP dapat terjamin untuk mendukung pembangunan infrastruktur perkotaan yang lebih transparan dan terukur.

Komentar
Posting Komentar